GKR Hemas: Perempuan Harus Jadi Agen Perubahan

GKR Hemas: Perempuan Harus Jadi Agen Perubahan

KOMPAS/DANU KUSWORO, Sabtu, 8 November 2008 | 12:36 WIB

JAKARTA, SABTU - Perlahan tapi pasti, dunia politik mulai membuka kran yang lebih besar bagi partisipasi perempuan di ranah politik. Aturan dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu mensyaratkan angka minimal 30 persen bagi parpol untuk menempatkan perempuan dalam kepengurusan partainya dan dalam daftar calon anggota legislatif yang didaftarkan ke KPU.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan, keterwakilan perempuan di bidang politik harus bisa mempengaruhi proses demokratisasi dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Perempuan, dikatakan Hemas, harus menjadi agen perubahan dalam segala lini.

"Perempuan harus menjadi agen perubahan. Harus bisa mendobrak lekatnya budaya patriarki yang mendarah daging di masyarakat kita. Saya, bisa dikatakan satu kaki berada di dalam dan satu kaki di luar. Disatu sisi, saya tetap mempertahankan tradisi, tapi disisi lain saya juga melakukan sesuatu di luar (kraton) untuk berbuat sesuai kebutuhan masyarakat," papar Hemas, saat berbicara dalam Sarasehan 150 tahun Sekolah Santa Ursula Jakarta, bertema Perempuan Serviam Menjawab Tantangan Zaman, Sabtu (8/11).

Istri Gubernur DIY Sri Sultan HB X ini menilai, sejak tahun 1970-an hingga awal tahun 2000-an, ketertinggalan perempuan tidak bergeser jauh. "Perempuan harus mengejar ketinggalan dalam pengalamannya di berbagai bidang, dengan cara berusaha meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan," ujarnya.

Strategi yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan, menurut Hemas ada beberapa fokus yang bisa dilakukan. Diantaranya, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan pengambil keputusan

Soal Posisi Laki Perempuan, Masyarakat Kita Sakit

Perempuan Serviam Menjawab Tantangan

Sabtu, 8 November 2008 | 11:35 WIB

JAKARTA, SABTU - Intelektual Muslim Siti Musdah Mulia mengatakan, masih banyak pemahaman yang keliru di masyarakat Indonesia dalam menempatkan posisi laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan lekatnya budaya patriarkal di masyarakat kita.

Kekeliruan pemahaman dan diterapkannya nilai-nilai yang mendiskriminasi perempuan, menurutnya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang 'sakit'.

Demikian dikatakan Musdah, dalam sarasehan Perempuan Serviam Menjawab Tantangan Zaman pada rangkaian peringatan 150 Tahun Sekolah Santa Ursula, Jakarta, Sabtu (8/11).

"Perempuan harus bisa memulai untuk melakukan perubahan. Masyarakat kita itu masyarakat yang sakit. Katanya, menikah itu harus. Menikah itu pilihan, mau nikah atau tidak pilihan bukan keharusan. Nanti setelah menikah, harus punya anak. Itu juga pilihan. Ini semua karena budaya yang ditanamkan dalam masyarakat kita, sehingga seringkali ada penafsiran yang salah," kata Musdah.

Hal pertama yang dapat dilakukan, mengupayakan tindakan konkret dengan merenkonstruksi budaya yang sudah mengakar. Budaya patriarkal yang masih memberikan kekuasaan pada laki-laki harus diubah menjadi egalitarian.

"Mulai dari pendidikan di keluarga. Misalnya, kita cobalah jangan membedakan pembagian tugas antara anak laki-laki dan perempuan," ujarnya.

Lanjut Musdah, pekerjaan-pekerjaan harian di rumah tangga seringkali dikatakan sebagai pekerjaan yang menjadi kodrat perempuan. Sebagai contoh, memasak ataupun mengurus anak. Padahal, menurutnya pekerjaan yang bersifat kodrati hanyalah yang berkaitan dengan fisik. Oleh karenanya, dalam pandangan dia hanya ada 4 pekerjaan yang menjadi kodrat perempuan yaitu menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.

"Inilah tantangan perempuan ke depan. Harus berani bicara dan berkata tidak atas nilai-nilai yang selama ini mendiskriminasi perempuan," kata Musdah.